Minggu, 29 April 2012

Makalah Hukum Acara Pidana >>Candra Wesly s

KATA PENGANTAR
Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang karena rahmat dan hidayanya saya dapat menyelesaikan Makalah yang Berjudul Hukum Acara Pidana.  
Makalah ini disusun melalui berbagai sumber yang aktual dari beberapa media serta perturan perundang undangan yang tentunya menjadi subjek dalam penyusunan makalah ini. Tujuan penulisan makalah ini ialah untuk memberikan pengertian kepada kita tentang tinjauan kondisi serta mengenal lebih dalam tentang aturan yang secara jelas mengatur tentang mekanisme proses Hukum Acara Pidana. Karena dalam makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, maka segala masukan, kritik dan saran yang bertujuan membangun makalah ini sangat diharapkan dan diterima secara terbuka. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan makalah ini. kepada dosen pembimbing mata kuliah Hukum Acara Pidana, Bapak Candra Wesly., S.H.,M.H. atas masukan dan nilai-nilai pelajaran yang diberikan.


BAB I
PENDAHULUAN
      A.    Latar belakang
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tentram dan teratur bagi kehidupan masyarakan Indonesia. Tak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.  
       Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
       Didalam KUHAP disamping mengatur ketentuan tentang cara proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang yang terlibat proses pidana. Proses pidana yang dimaksud adalah tahap pemeriksaan tersangka (interogasi) pada tingkat penyidikan.
Latar belakang yang melandasi munculnya KUHAP yaitu :- HIR yang hanya mengatur tentang landraad dan raad van
   justitie

- UUD
- Pengakuan HAM
- Jaminan bantuan hukum dan ganti rugi
     B.     Rumusan Masalah
Dalam perumusan makalah ini, penulis merumuskan beberapa kriteria yang akan dibahas dalam makalah ini. Kiranya dengan rumusan masalah ini, telah sedikit mewakili dari seluruh isi makalah ini. Diantaranya yaitu :
     1. Apa sebenarnya tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana ?
     2. Siapa-siapa sajakah Orang-orang yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana ?
     3. Bentuk atau proses beracara dalam perkara pidana ?
     4. Seperti apa surat dakwaan ?
    C.    Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dan kegunaan dari makalah yang penulis buat ini yaitu :
     1.  Untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan dari adanya Hukum Acara Pidana dan hal-hal yang ada dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana.
     2. Guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa mengenai proses pembentukan suatu hukum pidana dengan mengetahui lebih dalam tentang Hukum Acara Pidana, serta beberapa permasalahannya.
     3. Dapat bermanfaat dan memberikan informasi dalam tentang Hukum Acara Pidana dan permasalannya.
BAB II
PEMBAHASAN
A.    Sejarah Singkat Hukum Acara Pidana.
184 8 : Diberlakukan hukum IR (Irlands Reglement sataasblad no 16) untuk orang orang pribumi dan asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain dan Regelement of strafvordering (hukum acara pidana) dan reglement of the burgelijke recht vordering (hukum acara perdata) untuk bangsa Eropa. Nama pengadilanya adalah Raad Van Justitie yang sekarang menjadi pengadilan tinggi.  
19   41 : Di berlakukan HIR (Het Herzine Inlands Reglement) untuk orang-orang pribumi dan asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain.Nama pengadilanya adalah Landrad yang sekarang menjadi pengadilan negri.  
  1 965 : awal proses pembuatan KUHAP. Draft belum sempurna.
    1 967 : dibentuk panitia intern dept. kehakiman.
    1968 : seminar hukum II di Semarang. Membahas hukum  dan HAM.
1973 : Panitia intern Dept. kehakiman menyusun naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUUHAP) namun mengalami jalan buntu.
1974 : Menteri kehakiman yang sebelumnya adalah Prof. Oemar Seno Aji, diganti oleh Prof. Mochtar Koesoemoatmaja. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUUHAP, menyimpan draft V (karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak IV kali), dan menyerahkanya ke kabinet.
9-9-1981: RUUHAP disetujui sidang gabungan (SIGAB) komisi I dan III DPR RI.
23-9-1981: RUUHAP disetujui oleh DPR-RI untuk disahkan oleh
             Presiden.
31-9-1981: RUUHAP disahkan oleh presiden menjadi UU no.8
             tahun 1981.
DASAR – DASAR HUKUM ACARA PIDANA
A.  PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA.
Hukum acara pidana adalah hukum yang menagtut bagaimana cara perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan , memperoleh tuntutan hakim dan melaksanakan putusan tersebut , apabila ada orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. ( Wirjono Prodjodikoro , 1980 ). Hukum acara pidana dapat diartikan juga sebagai peraturan yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materiil.
LAHIRNYA KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Setelah lahirnya orde baru terbukalah kesempatan  untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan colonial.
Sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang – undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan Departemen Kehakiman.
Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.
Yang terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284. Pasal 284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tapi kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh berikut ini.
1. Penyidik 
2. Jaksa.
3. Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).
Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.
B.  SUMBER HUKUM ACARA PIDANA.
Sumber hukum acara pidana terdiri atas sumber hukum acara pidana yang sudah dikodifikasi , yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , dan sumber hukum acara pidana yang belum dikodifikasi , misalnya Undang – Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ( Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 ).
Hal-hal yang baru sebagai perkembangan hukum acara pidana menurut KUHAP , di antaranya :
1. Pemisahan fungsi penyidik ( polisi ) dengan Penuntut Umum ( jaksa ).
2. Praperadilan ( pasal 77 KUHAP ).
3. Masa penahanan.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum.
5. Adanya kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi ( Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP ).
C.  ASAS – ASAS HUKUM ACARA PIDANA.
Asas-asas Hukum Acara Pidana :
1. Cepat, sederhana, biaya ringan
2. Asas praduga tidak bersalah
3. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
5. Oportunitas
6. Legalitas
7. Semua orang diperlakukan sama
8. Tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
9. Asas akusator dan inkisitor
1. Cepat, Sederhana, Biaya Ringan
Peradilan cepat bertujuan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan dari hakim. 24 (4), 25(5) KUHAP; segera dilakukan penyelidikan 102(1) PU segera membuat surat dakwaan 140 50 KUHAP segera diadili
326 KUHAP pelimpahan berkas perkara banding
Kendala dalam asas ini antara lain :
Rentut (Rencana Tuntutan) JPU
Jumlah hakim sedikit, ruang sidang sedikit
Renwak (Rencana Dakwaan) JPU
Banyaknya perkara
Kasasi dan Banding dibatasi hakim harus memutus seadil-adilnya.
2. Asas Praduga Tidak Bersalah (presumption of innocence)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Penjelasan Umum butir 36 KUHAP).
3. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan 154 – 155 KUHAP Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung kepada terdakwa dan saksi, lisan tidak tertulis, tanpa perantara, dilakukan langsung di muka sidang pengadilan.
4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum (153 KUHAP)
Pernyataan hakim tentang sidang terbuka untuk umum atau tidak, pengecualian untuk perkara-perkara kesusilaan, atau untuk terdakwa anak-anak.
Ada 2 versi mengenai sidang tertutup :
1) Hakim langsung menyatakan bahwa persidangan tertutup;
2) Dinyatakan tertutup sesudah surat penuntutan dakwaan dibacakan.
Hal ini bertujuan untuk menjaga kejiwaan/psikologi korban atau terdakwa apabila korban/terdakwanya anak-anak.
5. Oportunitas
Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana yang menurutnya akan merugikan kepentingan umum (bgs & neg).
6. Legalitas
Penuntut umum wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana.
7. Semua Orang Diperlakukan Sama
Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
8. Tersangka dan Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
69-74 KUHAP bantuan hukum
50-68 KUHAP hak-hak tersangka
Ø  Apabila penuntutan hukumannya lebih dari 5 / 15 tahun, maka penuntut umum wajib menunjuk seorang penasehat hukum (56 KUHAP)
Ø  Apabila tidak didampingi penasehat hukum maka jaksa akan mengembalikan kepada polisi untuk dilakukan penyidikan ulang dengan didampingi penasehat hukum.
Ø  Kensekuensi ada kewajiban bagi para hakim, penuntut umum, dan penyidik untuk memberitahukan bahwa terdakwa berhak mendapat bantuan hukum.
9. Asas Akusator dan Inkisitor
Inkisitor :
- tersangka dan terdakwa sebagai objek
- tidak didampingi penasehat hukum
- pemeriksaan dilakukan secara tertutup
- menitikberatkan kepada pengakuan.
Akusator :
- tersangka dan terdakwa sebagai subjek
- diberi hak untuk didampingi penasehat hukum
- pemeriksaan dilakukan secara terbuka
- menitikberatkan kepada pembuktian.

D.  PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA.
1.      Jenis – jenis pemeriksaan perkara pidana.
                 a.     Pemeriksaan biasa.
Pemeriksaan perkara dengan prosedur biasa , untuk perkara pidana yang tidak mudah , baik pembuktian maupun penerapan hukumnya.
b.              Pemeriksaan singkat. ( sumir ).
Pemeriksaan pewrkara yang menurut Penuntut Umum , pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
c.               Pemeriksaan cepat ( rol ).
Acara tindak pidana ringan yang ancaman pidananya paling tinggi 3 bulan atau denda Rp,7.500,--, dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.
2. Proses pemeriksaan perkara pidana.
Pada proses pemeriksaan perkara pidana , terlibat beberapa pihak , yaitu :
a.       Tersangka.
b.      Penyidik..
c.       Penuntut Umum ( Jaksa ).
d.      Penasehat Hukum.
Proses pemeriksaan perkara pidana dibagi menjadi dua , yaitu:
a. Pemeriksaan Pendahuluan.
1) Tindakan penyelidikan dan penidikan.
Polisi berusaha menemukan tersangka , mengumpulkan bukti dan kemudian menyusun dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2) Berkas Perkara diserahkan Penuntut Umum, kemudian oleh Penuntut Umum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Jika diperlukan Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas perkara kepada polisi untuk diperbaiki ( disebut Pra Penuntutan ).
b. Pemeriksaan di dalam sidang.
Tahap – tahap pemeriksaan sebagai berikut :
1) Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
2) Majelis hakim menanyakan identitas terdakwa.
3) Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum / jaksa.
4)Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan eksepsi.
5)Pemeriksaan saksi – saksi , alat bukti dan pemeriksaan terdakwa.
6) Apabila pemeriksaan dianggap cukup , maka Penuntut Umum / Jaksa membacakan surat tuntutan ( requisitoir ).
7) Terdakwa dan penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan ( Pledoit ).
8)  Jaksa dapat menanggapi pledoit , dengan mengajukan replik.
9)Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat menanggapi replik dengan mengajukan duplik.
10)  Majelis hakim menjatuhkan putusan.
3. Macam – macam Putusan Hakim.
a.Putusan hakim yang mengandung pembabasan terdakwa ( vrijspraak ).
b.Putusan hakm yang mengandung “ Pelepasan terdakwa dari segala tuntutan “ ( Ontslag van rechtsvervolging ).
c.Putusan hakim yang berupa pemidanaan terdakwa ( Verordeling ).
4.  Macam – macam Upaya Hukum.
a. Upaya hukum biasa.
Upaya hukum biasa adalah upaya hukum untukmemperbaiki kekuatan hukum tetap , yaitu upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.
b. Upaya Hukum luar biasa.
Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum untuk memperbaiki putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap , yaitu upaya hkum peninjauan kembali dan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum ,yang dapat ditinjaukan oleh Jaksa Agung.
5. Pelaksanaan Putusan Hakim.
Penuntutan Umum atau Jaksa berwenangbmelaksanakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap . Oleh karena itu panitera pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan putusan hakim kepada jaksa dilaksanakan sesuai dengan amar putusan hakim.

BAB III
PENUTUP
A.    Kesimpulan
Hukum Acara Pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.
Proses beracara dalam acara pidana adalah sebuah pedoman untuk mengumpulkan data, mengolahnya, menganalisa serta mengkonstruksikannya. Proses beracara dalam hukum pidana mencakup tiga hal, yaitu sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal & KUHAP), pemeriksaaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP)
B.     Saran
Saran dari penyusun yaitu sebaiknya dalam bercara pidana prosesnya lebih diperbaik lagi karena masih ada yang merasa bahwa dalam beracara pidana masih sangat merepotkan dan menghabiskan biaya yang banyak.