Sabtu, 26 Mei 2012

Pengertian Dan Definisi Pajak Langsung

Apakah Anda mengetahui definisi pajak langsung? Sebagai sebuah bangsa yang berbasis hukum, Indonesia menjalankan aturan-aturan ketatapemerintahannya serta kehidupan bermasyarakat berdasarkan hukum yang berlaku, salah satunya hukum mengenai urusan pajak.
Semua hukum tersebut bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintan pusat maupun daerah, hingga keputusan presiden dan keputusan menteri. Aturan tersebut diberlakukan dalam rangka menertibkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu aturan yang diberlakukan adalah peraturan perpajakan. Pajak diciptakan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan. Seperti yang kita ketahui bersama, luasnya wilayah teritorial Indonesia mengharuskan pemerintah mengeluarkan dana besar untuk melakukan pembangunan di tiap-tiap daerah.
Namun, bila hal tersebut tidak mendapat dukungan langsung dari warga masyarakat Indonesia, akan terjadi ketidakmerataan pembangunan. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini, kebanyakan pembangunan berfokus di wilayah Pulau Jawa sehingga terjadi kecemburuan daerah-daerah lain yang belum terjamah. Maka dari itu, diperlukan kesadaran tiap warga masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.


Jenis-jenis Pajak
   Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Adapun yang dimaksud pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak setelah adanya Surat Pemberitahuan (SPT), contohnya ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan sebagainya.
       Sementara itu, yang dimaksud pajak tidak langsung ialah pajak yang tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan, tetapi dilimpahkan kepada wajib pajak yang lainnya. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang biasa dijumpai pada struk tagihan restoran dan supermarket.

Pajak Langsung
      Pajak langsung memiliki varian tarif yang berbeda-beda dan cenderung tidak tetap alias berubah-ubah, seperti pada Pajak Penghasilan (PPh) yang memiliki varian tarif 5%, 10%, 15%, 25% dan 35% hingga kemudian berubah dengan batasan maksimum, yaitu 30%.
        Pajak langsung, biasanya, disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Namun, lain halnya dengan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tarif PBB ini disesuaikan dengan harga tanah yang berpatok pada lokasi, kandungan dalam tanah, dan luas tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya.
Pajak langsung ini memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam rangka penagihannya. Misalnya, setahun sekali dengan batas maksimum pembayaran dan pelaporan pada bulan keempat tahun berikutnya. Pajak langsung mengacu pada sistem self assessment, yaitu si wajib pajak memiliki kewenangan menghitung pajaknya sendiri dengan aturan yang telah diberlakukan.

       Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pembayaran dan pelaporan serta penghitungannya dapat dilakukan melalui media elektronik (online) sehingga dapat meminta bantuan pada pihak-pihak tertentu dalam penghitungannya