Selasa, 26 Juni 2012

KEPEGAWAIAN

A.    Latar belakang
Globalisasi telah membawa dampak perubahan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali bagi upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menuju era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah akan terjadi mobilitas PNS dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Karena kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus berjalan secara seimbang dan harmonis.
            Dalam pelaksanaan sistem pembinaan kepegawaian PNS yang menyatu, maka upaya menyamakan tingkat kemampuan dan kapabilitas antara PNS pusat dan daerah dapat terwujud. Sistem manajemen PNS di Indonesia menganut PNS satu atau unified civil servant yaitu perumusan norma, standar dan prosedur dilakukan secara nasional.

            Untuk mewujudkan PNS sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah adanya penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan dan pembinaan kepegawaian yang terintegrasi secara nasional. Upaya pembenahan kepegawaian saat ini telah menjadi tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan secara optimal dengan kebijakan desentralisasi yang ditandai dengan pergeseran konsentrasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan dari pusat ke daerah, khususnya pada daerah kabupaten dan kota. Perpindahan PNS antar provinsi/kabupaten/kota tetap terbuka dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, maka sistem pembinaan kepegawaian dapat lebih mudah untuk dikendalikan dan pembinaan secara nasional dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga upaya penataan dan keseimbangan kualitas PNS secara nasional akan terjadi lebih terbuka.

            Pengembangan profesionalisme sebagai unsur pelaku layanan masyarakat, dilakukan sebagai upaya mengimbangi meningkatnya tuntutan masyarakat sesuai dengan meningkatnya pendidikan dan intelektual masyarakat serta kemajuan teknologi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pembenahan manajemen kepegawaian harus diarahkan dalam upaya menyambut desentralisasi dengan melaksanakan penataan ulang PNS melalui pengalihan status kepegawaian dari PNS pusat menjadi PNS daerah. Pengalihan status kepegawaian kemudian terjadinya pemekaran wilayah di beberapa daerah menyebabkan bertambahnya kode instansi yang melebihi dari dua angka, sehingga hal ini akan berdampak pada penggunaan nomor induk pegawai yang tidak sesuai lagi.

Badan Kepegawaian Negara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja PNS tersebut diperlukan kegiatan yang dapat memotivasi PNS agar bekerja lebih baik dengan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian.
Pemberian pelayanan yang baik sangat tergantung pada keakuratan data PNS dan perlu dibangun sistem informasi dan database kepegawaian melalui kegiatan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 2003 dan kegiatan konversi NIP dalam rangka keakuratan dan efektifitas informasi data kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.Sebagaimana diketahui bersama bahwa Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah dan kondisi serta mobilitas operasional kepegawaian. Untuk ketertiban dan keteraturan serta pengandalian administrasi PNS, maka setiap PNS harus diberi Nomor Identitas. Nomor identitas haruslah bermakna yang dapat mencerminkan ciri khusus dan fungsinya, sehingga nomor yang digunakan tersebut memiliki jati diri dan nilai guna serta bermanfaat baik bagi instansi maupun pegawainya.
B.    Rumusan Masalah
·         Pengertian dari Kartu Pegawaian Elektronik
·         Manfaat  Kartu Pegawaian Elektronik terhadap kinerja PNS
·         Tujuan Kartu Pegawai Elektronik bagi PNS

BAB II PEMBAHASAN

1.    Pengertian Kartu Pegawai Elektronik
            Kartu Pegawai Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas pegawai sebagai pengganti dari Kartu Pegawai (Karpeg) yang ada sekarang sebagai bukti diri seorang PNS. KPE selain sebagi kartu identitas PNS, dirancang secara khusus dengan bentuk dan format berbeda yang dapat digunakan oleh PNS sebagai kartu belanja dan dompet elektronik. KPE ini telah di launching oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta bertepatan dengan ulang tahun BKN ke 58. Untuk persiapan pembuatan KPE, BKN telah mempersiapkan pedoman pelaksanaan dan implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Sebagai tindak lanjut dilaksanakan pilot proyek untuk lima instansi dibawah koordinasi Menpan yaitu BKN, LAN, ANRI, BPKP dan Kantor Menpan. Instansi yang dijadikan pilot proyek dilakukan verifikasi data kepegawaian, pengambilan photo dan sidik jari bagi PNS yang data kepegawaiannya sudah benar. Disamping untuk PNS yang bersangkutan juga akan diberikan sebagai KPE tambahan kepada anggota keluarganya yaitu kepada istri/suami dan anak-anaknya yang menjadi tanggungan dan masuk dalam daftar gaji.
            Dari database yang ada di BKN jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Purworejo per 5 Agustus 2010 mencapai 12.635 orang, dengan demikian jumlah KPE termasuk keluarganya akan mencapai 50.540 lebih, direncanakan proses pendataan foto dan sidik jari PNS di Kabupaten Purworejo akan selesai secara bertahap pada tahun 2010. Pada tahap I telah dilakukan pendataan pada bulan Oktober 2009 sebanyak 3.810 orang. Pada tahap II dijadwalkan dilakukan pengambilan foto dan sidik jari mulai tanggal 30 Agustus 2010 – 22 September 2010 oleh Tim dari Succofindo. Dengan demikian para PNS yang belum diambil foto dan sidik jarinya agar mempersiapkan diri untuk mengikuti pendataan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
            Dengan kode nomor induk pegawai yang baru ini nantinya PNS dimanapun bertugas nomor induknya menjadi unik dan diharapkan dapat menjadi perekat dan pemersatu dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Nomor Induk Pegawai ini akan menjadi identitas PNS yang kemudian di tuangkan dalam Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik berfungsi multiguna sebagai pengganti kartu pegawai yang telah ada. Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik. Diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahan diberikan kepada suami/isteri dan anak dari penerima pensiun PNS.
I.I Desain KPE
KPE dibuat dengan warna dasar kuning dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran sebagai berikut :
·         Panjang 85,60 mm
·         Lebar 53,98 mm
·         Tebal 0,7 mm
Bagian depan KPE berlatar belakang peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatasnya terdapat :
·         Gambar burung Garuda Pancasila
·         Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
·         Tulisan KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE)
·         Microchip warna kuning emas
·         Nama, NIP, dan foto pemilik KPE
            Tempat dan tanggal ditetapkannya KPE. Dalam microchip memuat data elektronik pemilik KPE antara lain : data kepegawaian, sidik jari, data keluarga , nama jabatan. Aplikasi yang dibangun dalam KPE ini digunakan untuk mengakses informasi tentang :
·         Tabungan Perumahan
·         Asuransi Kesehatan
·         Tabungan Hari Tua dan Pensiun
·         Keuangan/Perbankan
·         Fasilitas layanan lainnya Bagian Belakang KPE memuat :
1.       Logo dari pihak-pihak yang terkait program KPE
2.       Magnetic Stripe ( Swipe Contact)
3.       Pengumuman atau himbauan berkaitan dengan KPE
4.       Tulisan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), alamat , dan nomor telephon.

I.2 KPE dengan Askes-Bapertarum-Taspen
1.       Menempatkan terminal transaksi di lini depan ASKES, Taspen, Bapertarum.
2.       Membuat interface antara sistem KPE dengan back-office ASKES, Taspen, Bapertarum.
3.       Back-end ASKES, Taspen, Bapertarum merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing institusi dan dapat dibantu pengembangannya.
4.       Bisnis proses di lini depan yang terkait dengan KPE didefinisikan bersama antara ASKES, Taspen dan Bapertarum.

I.3 KPE di ASKES
1.       KPE merupakan sarana otentifikasi pengguna ASKES pada lini depan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
2.       Pada tahap awal, rumah sakit akan dilengkapi dengan terminal KPE yang dapat membaca kartu KPE dan melakukan otentifikasi dengan sidik jari.
3.       Form ASKES dapat langsung diisi dengan data-data PNS yang diambil dari KPE, sehingga mempercepat proses.
4.       Form diotentifikasi dengan menggunakan sidik jari dan diberikan kode khusus otentifikasi untuk verifikasi di back-office ASKES.
5.       Bilamana diperlukan, pada tahap lanjutan, proses otentifikasi tersebut dapat dilakukan untuk setiap layanan yang diberikan oleh rumah sakit.
6.       Verifikasi pengguna ASKES maupun penggunaan layanan rumah sakit dapat dilakukan verifikasi "on-site" secara sistemik dan lebih cepat.
7.       Pada tahap lanjutan, terminal KPE dipasang di Puskesmas sehingga layanan PNS di tempat tersebut dapat diukur secara tepat oleh ASKES.

2.    Manfaat Kartu Pegawai Elektronik Bagi PNS
      Pembuatan KPE tidak dikenakan biaya. Manfaatnya bagi PNS, bisa mendapat kepastian fasilitas askes yang diperoleh, mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen, dan dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE. Disamping itu, dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum, mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji serta meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi perdagangan. Untuk waktu yang akan datang PNS dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif PNS. Khusus untuk PNS di DKI Jakarta, KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran bus way, karcis ancol, parkir dan sebagainya.

1.       Mendapatkan kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh;
2.       Mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan diperoleh dari Taspen;
3.       Dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPE;
4.       Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum;
5.       Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji;
6.       Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back penggunaan KPE dalam transaksi di merchant;
7.       Dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di kantor PNS untuk berbagai macam transaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerja produktif  PNS;
8.       Rencana ke depan, KPE dapat digunakan untuk alat pembayaran busway, karcis, parkir dan sebagainya;
9.       KPE tidak membebani PNS, tetapi sebaliknya memberikan kemudahan.

3. Tujuan Kartu Pegawai Elektronik
a.       Mempermudah dalam pelaksanaan pembangunan platform elektronik yang mendukung pelaksanaan e-Government sebagai media pencatatan, pengawasan dan kontrol serta dapat diintegrasikan dengan layanan sektor yang lainnya.
  1. Tersedianya informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS, dan informasi data kepegawaian PNS dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui KPE dan Anjungan KPE.
  2. Tersedianya fasilitas layanan dalam rangka penanganan dan pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) serta pengendalian data PNS.
  3. Tersedianya acuan data PNS bagi instansi dan pihak yang terkait dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian secara efektif, efisien dan terpadu, seperti layanan pembayaran gaji, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, dsb.
  4. memberikan kemudahan bagi PNS untuk memperoleh pelayanan, bukan saja masalah kepegawaian seperti kenaikan pangkat, mutasi lainnya seperti peningkatan pendidikan, perpindahan wilayah kerja, perubahan status, perubahan data keluarga ataupun untuk pengurusan pensiun. KPE juga dapat digunakan untuk mempermudah PNS dalam memperoleh pelayanan kesehatan, tabungan perumahan ataupun layanan Taspen. Disamping itu KPE memberikan kepastian identit!s data PNS, KPE dirancang tidak dapat digandakan, dengan demikian dapat menghindari terjadinya nomor induk pegawai yang ganda dan penyalahgunaan kartu pegawai yang selama ini sering terjadi. Untuk mewujudkan good governance pemerintah berusaha meningkatkan pelayanan kepada PNS terutama peningkatan pelayanan terhadap urusan kepegawaian.